Blog Informatif

Untuk meletakkan dasar hukum system pencatatan sipil dan statistic vital,definisi masing-masing    elemen dan komponen harus dimasukkan kedalam Undang-undang, ketentuan dan peraturan yang ada di negara tersebut. Didalamnya harus tercakup juga semua aspek administrative dan teknis dalam membuat, menyelenggarakan dan memelihara system. Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa definisi untuk kelahiran, kematian, kematian janin, perkawinan, perceraian dan periode pelaporan harus sesuai dengan standar internasional. Jangka waktu pendaftaran peristiwa harus cukup lama sehingga informasi yang diberikan lengkap, akurat, dan sesuai dengan fungsi lain dalam system. Infrastruktur Organisasi dan Status Hukum Terkait Jika struktur terpusat dan yang menyelenggarakan system pencatatan adalah kantor pusat,maka semua kegiatan pencatatan sipil diatur dalam persyaratan yang ditetapkan kantor pusat. Jika Pemerintah Pusat menetapkan sejumlah persyaratan khusus untuk program pencatatan,negara b

Karakteristik program di atas adalah proses, prosedur, dan persyaratan operasional untuk mengembangkan sistem pencatatan dan sistem statistik vital yang efektif dalam struktur pelaksanaan yang berbeda. Untuk menghasilkan statistik vital yang bermanfaat, data dan informasi tambahan dapat diambil dari sensus penduduk. Data sensus dapat dijadikan sebagai denominator angka-angka vital dalam analisis tentang mortalitas dan kelahiran agar mengetahui tentang status kesehatan masyarakat di daerah terpencil. Sensus kependudukan dapat menjadi sumber data jika sistem pencatatan belum dapat berjalan dengan baik. Data sensus ini dapat dipakai dalam memperkirakan angka fertilitas, mortalitas, dan perkawinan berdasarkan usia. Selain itu, sensus juga mengambil data tentang karakteristik individu, komposisi keluarga, riwayat kesehatan, sosial dan ekonomi, pemanfaatan jasa, dsb. Koordinasi antara sistem pencatatan sipil dengan program sensus harus dijalin dengan erat. Di sejumlah negara besar, sen

Dalam struktur ini, kantor penyelenggara setempatlah (desa, kecamatan, kota, kelurahan) yang menjalankan atau mengatur proses pencatatan. Mereka melaporkan peristiwa yang terjadi kepada kantor di tingkat negara atau propinsi, atau langsung ke kantor pusat hanya untuk keperluan statistik vital. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat membuat kerangka kerja hukum untuk menjaga agar proses pencatatan dan pelaporan dapat berlangsung dengan baik dan lengkap. Disamping itu, terdapat kantor di tingkat nasional yang bertugas dalam menyusun statistik vital dari dokumen-dokumen ini. Contoh negara yang memanfaatkan struktur administratif semacam ini adalah Guatemala. Di bawah ini terdapat beberapa saran yang dapat diikuti oleh negara lain yang tidak memiliki sistem pencatatan secara nasional. Satu Lokasi atau Sumber Untuk menjalankan dan menyelenggarakan pencatatan di satu lokasi, harus dibentuk satu kantor pencatatan dan pengumpulan data. Kepala keluarga diminta melaporkan peristiwa yang ter